Perlindungan hukum bagi korban kekerasan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem hukum kita. Korban kekerasan seringkali merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak berwajib. Namun, sebenarnya ada berbagai tindakan hukum yang dapat diambil terhadap pelaku kekerasan untuk melindungi korban.

Menurut Pakar Hukum Pidana, Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, “Perlindungan hukum bagi korban kekerasan harus menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Korban harus merasa aman dan dilindungi oleh negara.” Hal ini sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan, termasuk perlindungan secara hukum terhadap korban serta tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Selain itu, tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan juga harus dilakukan secara tegas. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, “Pelaku kekerasan harus ditindak dengan hukum yang berlaku. Tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan, baik itu kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan di tempat umum.”

Namun, seringkali masih terjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan kasusnya karena takut atau merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum kita.

Dalam hal ini, masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dan mendukung penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Seperti yang dikatakan oleh aktivis hak asasi manusia, Maria Sumarlin, “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi korban kekerasan dan memberikan dukungan bagi penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan.”

Dengan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan tindakan hukum terhadap pelaku kekerasan, diharapkan dapat tercipta masyarakat yang lebih aman dan damai. Semua pihak, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut.